Beranda Ekonomi SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas

SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas

319
0
BERBAGI

Jakarta, Halo Sumsel. Co. Id– 20 Januari 2020. Dalam rangka merealisasikan rencana kerja SKK Migas 2020,
maka SKK Migas terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders terkait..
Senin, 20 Januari 2020 Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto didampingi jajaran deputi SKK Migas,
penasehat ahli, dan tenaga ahli Komisi Pengawas SKK Migas mengadakan kunjungan ke
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam rangka meningkatkan koordinasi pengamanan
operasi dan aset hulu migas. Pada acara tersebut, Kapolri didampingi antara lain
Kabareskrim, Kabarhakam, Kadiv Propam, Karo penmas Divisi Humas Polri dan jajaran
terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala SKK Migas menyampaikan operasional hulu migas 2019
serta rencana tahun 2020. Potensi hulu migas di Indonesia yang masih besar, karena dari
128 cekungan, yang berproduksi adalah 20 cekungan, dalam status eksplorasi adalah 35
cekungan dan sebanyak 73 cekungan masih menanti untuk dapat dieksplorasi. Hulu migas
adalah salah satu adalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak
perekonomian nasional. Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dan sektor ini
kembali mampu menghasilkan produksi 1 juta BOPD di tahun 2030, SKK Migas telah sedang
melakukan 5 (lima) transformasi dan menerapkan 4 strategi pencapaian. Untuk
meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, tanggal 31 Desember 2019
pada pergantian tahun di launching integrated operation center (IOC) dan minggu lalu
menyusul one door service policy (ODSP).
Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan illegal
drilling dan illegal tapping yang mengganggu operasional KKKS. Aktivitas illegal ini
menyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan. “Kegiatan illegal ini
menyebabkan gangguan investasi dan menyebabkan tidak optimalnya produksi migas
nasional. Kegiatan illegal tersebut juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara”,
kata Kepala SKK Migas. Dwi Soetjipto menambahkan, kunjungan SKK Migas sekaligus
merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas
SKK Migas. Komisi Pengawas SKK Migas terdiri atas Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas,
dengan anggota adalah Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kapolri dan Kepala BKPM.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyampaikan bahwa migas telah menjadi perhatian
khusus dari Presiden. Terjadi kebocoran dan menyebabkan kerugian bagi negara.

Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program Pemerintah dan sudah
menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas. “Agar efektif, dibentuk laison officer (LO)
di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya
kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau dan Sumatera Selatan”, kata
Kapolri. “Harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku illegal
agar tidak terjadi lagi dimasa mendatang”, ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan
telah dilakukan koordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir Migas. Upaya

LEAVE A REPLY