Beranda Ekonomi Kanwil DJP Sumsel dan Babel Sosialisasikan Perppu Nomor 1 Tahun 2017

Kanwil DJP Sumsel dan Babel Sosialisasikan Perppu Nomor 1 Tahun 2017

507
0
BERBAGI

Halosumsel-

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dan berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Oleh karena itu, pada 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Di dalam Perppu ini disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.hal imi dikatakan  Kepala Kanwil Pajak Sumsel Ismiranyah M Zein saat media Gathering dengan awak media Rabu (23/8) bertempat Dikantor Wilayah Pajak Sumsel Kambak Iwak Palembang

Menurut ismiransyah, “Perppu ini juga mengatur bahwa, selain menerima laporan dari lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya yang dimaksud.

Lanjutnya “Secara umum, pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2017 memiliki beberapa tujuan, yaitu: a. memperluas hak akses bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi terkait perpajakan; b. menambah basis data perpajakan; c. membuat sistem keuangan yang lebih kredibel, akuntabel, dan kompetitif.”  imbuhnya

Menurut Dia, “Dengan terbukanya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak. Hal itu karena, Wajib Pajak sudah memanfaatkan program Amnesti Pajak dengan melaporkan seluruh harta termasuk aset keuangan di lembaga keuangan dan membayar uang tebusan. Sementara bagi Wajib Pajak yang belum sempat memanfaatkan momentum Amnesti Pajak masih memiliki kesempatan dengan melakukan pembetulan SPT selama belum dilakukan pemeriksaan.,” tegasnya

 

Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty/TA) secara resmi telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para Wajib Pajak yang telah berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak. Jumlah Uang Tebusan yang terhimpun dari Wajib Pajak di wilayah Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dalam program TA tersebut mencapai 1,08 triliun.

 

  1.     Kinerja Penerimaan

Penerimaan pembayaran pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 telah mencapai 7.531,5 miliar rupiah atau sebesar 47,35% dari target 15.905 miliar rupiah. Jumlah ini tumbuh sebesar 21,04% dibanding penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu.

Di lain pihak restitusi selama tahun 2017 mencapai 1.140,86 miliar rupiah atau meningkat 254,66% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Jenis pajak yang menjadi kontributor terbesar adalah PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 masing-masing sebesar 39,45% dan 19,30%. Sementara jenis pajak yang tumbuh signifikan adalah PBB Pertambangan Minerba (215,64%) dan PPh Non Migas Lainnya (667,88%).

Sebagai catatan adalah dengan berlakunya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru yang berlaku surut sejak 1 Juli 2016, ternyata masih berdampak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2017, terutama pada periode semester I dimana penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh negatif 4,79% dibanding semester I tahun sebelumnya.

Sementara 5 sektor dominan kontributor terbesar adalah sebagai berikut

1)     Perdagangan;

2)     Industri Pengolahan;

3)     Pertambangan dan Penggalian;

4)     Jasa Keuangan dan Asuransi; dan

5)     Konstruksi

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dalam pengamanan target penerimaan tahun 2017 meliputi:

  1. Melanjutkan program door to door di sentra-sentra perdagangan setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak;
  2. Meningkatkan tax basepembayaran Wajib Pajak yang telah mengikuti program TA;
  3. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang memiliki data berupa Harta/Aset dan/atau Penghasilan tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya atau terdapat pembayaran tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya;
  4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  5. Meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi, badan hukum maupun bendahara pemerintah berbasismapping kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga dilakukan secara khusus atas kegiatan-kegiatan proyek-proyek strategis dan proyek-proyek terkait persiapan Asian Games tahun 2018; dan
  6. Meningkatkan kegiatan extra effort pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.

 

  1.    Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

 

Wajib Pajak di wilayah Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, baik Wajib Pajak Orang Pribadi yang berakhir pada tanggal 21 April 2017 maupun Badan Usaha yang berakhir pada tanggal 30 April 2017.

 

Adapun data yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

 

  1. Tabel dan Grafik Kepatuhan Formal

Kepatuhan penyampaian tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 telah mencapai angka 367.582 SPT atau 82,68% dari jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pencapaian ini meningkat 17,39% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang sebesar 322.334 SPT atau 114,04%.

Namun demikian, tingkat kepatuhan tersebut masih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang kepatuhan pembayaran pajaknya relatif sudah baik karena dipotong oleh perusahaan/ kantor. Sementara untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usahawan, masih belum terlalu menggembirakan,  walaupun secara target sudah mencapai 106% atau 47,7% dari Wajib Pajak dan Orang Pribadi Usahawan terdaftar, karena target dari pusat hanya sebesar 45% dari Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib 0menyampaikan SPT. Artinya, masih ada 52,3% yang belum melaporkan SPTnya.

Walaupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung terus meningkat dalam 3  tahun belakang namun Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung masih akan tetap terus menggalakkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan terutama dalam penyampaian pelaporan SPT Tahunan khususnya juga kepada Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan sehingga peningkatan dalam kepatuhan kewajiban formal juga akan dibarengi kepatuhan kewajiban material Wajib Pajak.

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung menghimbau agar kepada Wajib Pajak yang selama ini belum mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya untuk segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah domisilinya dan dipersilahkan bertanya kepada petugas yang telah ditunjuk atau melalui telepon ke Kring Pajak di nomor 021-1500-200 atau 1-500-200 (telepon seluler).

Pada kesempatan ini kembali diingatkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menjadikan sektor perpajakan sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional sehingga kepada Wajib Pajak diminta

agar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak akan terus secara aktif melaksanakan edukasi dan penyuluhan agar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya dan kepada Wajib Pajak yang masih tidak mematuhi kewajiban perpajakannya baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(sofuan/rilis)

 

LEAVE A REPLY