Ditjen PKP, Kemendesa Gelar Koordinasi Teknis Regional Disumsel
Halosumsel.com-
Direktorat Jendral (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) gelar Koordinasi Teknis Regional dalam rangka Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan wilayah I bertempat di Hotel Horison Ultima Palembang. Kamis (2/6). Pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin di wakili oleh Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Joko Imam Santosa.
Dalam sambutannya, Joko Imam Santosa mengatakan, Dalam membangun suatu desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, Harus mampu menjadi pilar pembangunan yang terpadu dan sinergis. Agar mampu mendorong akselerasi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan di kawasan perdesaan.
“peran pemerintah desa secara sedikit eksplisit telah ditegaskan dalam peraturan undang-undang, bahwa pemerintah pusat , pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa merancang dan membahas bersama pembagunan kawasan perdesaan.” katanya
menurutnya, Dengan begitu masyarakat desa, jajaran pemerintah dan pihak lain mendayungkan SDA dan SDM, mengembangkan sistem informasi desa dan membuka akses masyarakat desa sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
Ia menambahkan, pendampingan pembangunan kawasan perdesaan marupakan program percontohan yang berlokasi di 53 Kabupaten/Kota ada 30 Provinsi, sementara untuk provinsi Sumsel sebagai wilayah I berada di Kabupaten Musi Rawas. Sebagai mana peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan.
Sambung Joko Imam Santosa, pasal 19 bahwa untuk membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten/Kota dalam penetapan dan perencanaanya, serta memfasilitasi dan membimbing desa dalam memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. ”Kehadiran tenaga pendamping diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan potensi daerah dengan mendayungkan SDA dan SDM masyarakat, pedesaan sehingga mampu mendorong percepatan kemajuan kawasan sebagai pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan , pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian,” ujar Joko
Lebih lanjut menjelaskan, Selama ini upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan dengan program-program khusus penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan kemiskinan yang demikian komplek masih diselesaikan secara parsial dan kurang koordinasi,
oleh karena itu perlu diluruskan kembali bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan secara terpisah tetapi dilakukan bersama-sama oleh segenap elemen baik eksekutif , legislatif masyarakat maupun pihak konsultan selaku pendamping masyarakat.tandasnya
Sementara itu, Laporan Ketua Pelaksana dan selaku Kasubdit Perencanaan Wilayah I Sumsel, Rusli Ramli menyampikan, Maksud rapat koordinasi teknis wilayah sumatera adalah sebagai media pertemuan untuk menyatukan pemahaman, terintegrasi dan sinkronisasi terkait peraturan menteri desa, PDT dan transmigrasi dan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan , guna membangun dan mengembangkan kawasan perdesaan.
“yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan dan petunjuk teknis, khusus wilayah sumatera, untuk mengenali kondisi eksisting kawasan perdesaan dan menagkap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, mengembangkan proses koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergritas (KISS) dalam mengembangkan dan membangun kawasan perdesaan,” ujarnya
lanjut Rusli menyampaikan, kegiatan koordinasi teknis wilayah sumatera dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 2-3 Juni 2016 yang diikuti sebanyak 60 orang yang berasal pejabat dari 14 kabupaten terdiri dari 28 orang, 9 Provinsi terdiri dari 18 orang. Pungkasnya (rilis)
