Beranda Hukum Diduga Menyimpang,Izin Perkebunan PT IM Dipersoalkan

Diduga Menyimpang,Izin Perkebunan PT IM Dipersoalkan

251
0
BERBAGI

Palembang , Halosumsel. Co. Id-

Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (Legmas-Pelhut) Muba Sumsel beberapa hari yang lalu laporkan ke Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) terkait  diduga Ijin pembangunan perkebunan kelapa sawit milik Pt IM yang di dapat dari pemerintah  kabupaten Musi Banyuasin (muba) Sumatera Selatan (sumsel)  diduga banyak Penyimpangan
“Pada tahun 2005 Pt IM mendapat ijin lokasi dari pemerintah kabupaten Muba dengan No 102 tahun 2005 tertanggal 14 januari 2005,untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di desa mangsang kecamatan Banyulincir kabupaten Muba dengan luas 8000 hektar.dan berdasarkan Sk bupati muba dengan No 016/kpts/iup/ disbun /2005 di desa Pulau Gading,Mangsang kecamatan Banyu Lincir dengan rincian Inti 2000 hektar dan Plasma 6000 hektar”.kata suharto (8/12)
Suharto juga mengatakan bahwa ijin yang diperoleh Pt IM kemudian dirdvisi oleh pemkab muba dengan No:1286/KTPS/IUP/disbun/2005,ter tanggal 12 janwari 2005 dengan perubahan pembagian lahan plasma dan inti yang menjadi pikti pikti (4000:4000)
“Prihal ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai perwakilan masyarakat yang menjadi penerima plasma  mengapa prihal itu dapat terjadi.Mengingat akibat prihal  itu masyarakat sagat dirugikan oleh permasalahan adanya revisi itu.”kata suharto
Suharto juga mengatakan bahwa diduga lahan yang didapat dari ijin yang dikekuarkan pemkab muba diduga ribuan hektar  masuk ke hutan lindung disamping itu ribuan hektar tanah masyarakat yang tampa ada ganti rugi sepeserpun dengan iming iming jika masyarakat menyerahkan lahanyan tampa ganti rugi pihak perusahan akan membagi dua jika sudah jadi kebun dari lahan yang diserahkan
“Yang naibnya permasalahan pembangunan kebun milik Pt Im ini kembali direpisi oleh rejim bupati baru dengan  No 0652 tahun 2010 tertanggal 10 mey 2010 tentang revisi dan No 031 tahun 2010 tertanggal 12 januari 2010 untuk perpanjangan ijin likasi Pt IM untuk keperkuan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan luas 8000 hektar itu
dengan rincian plasma 2836 hektar dan inti  851 hektar.”kata Suharto
Prihal ini tambah merugikan masyarakat akibat kebijakan yang
Dikeluarkan oleh rejim baru itu kata Suharto,bagai mana tidak diawal ijin yang didapat plasma dan inti itu 50: 50
Karnan melihat adanya dugaan permainan,maka kami selaku penerima kuasa masyarakat mencoba membawa permasalahan ini ke KPK,agar dugaan adanya kangkaling antara pihak perusahan  dan pemerintah muba dapat diungkab serta  berharap sengketa lahan yang sudah berpuluh puluh tahun antara pemilik kebun dan masyarakat.dapat tuntas sehingga masyarakat desa disana tidak dirugikan akibat kebijakan bipati itu
Suharto juga mengatakan bahwa sudah bertahun tahun pula hasil dari kebun plasma yang katanya untuk masyarakat itu tidak dibagikan pada masyarakat yang seharusnya menerimanya samping itu suluhan puluhan pula Pt IM ini menikmati hasil sawit diatas tanah  hutan lindung  (Ibr)

LEAVE A REPLY