Beranda Advertorial Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel Bahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran...

Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel Bahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

50
0
BERBAGI

Palembang, Halosumsel – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, SE.MM dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya mengikuti Rapat Paripurna XXXVII (37) DPRD Prov. Sumsel membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (25/9/2021).

Sebelumnya (21/9/2021) Gubernur Herman Deru telah menjelaskan dalam Raperda Perubahan APBD TA 2021 ditetapkan sebesar Rp.11.512.587.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar 6,29% dibanding sebelum perubahan sebesar Rp.10.831.506.013.693,00 Rapat Paripurna XXXVII dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM,

Dalam Rapat tersebut masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangan, pendapat dan pertanyaan terkait Raperda perubahan APBD Prov Sumsel Tahun 2021 yang diawali Fraksi Partai Golkar dengan Juru bicara Nadia Basyir diantaranya menyoroti perihal infrastruktur untuk terus dilanjutkan serta ditingkatkan dan meminta pemerintah fokus pada infrastruktur yang menjadi kewajiban provinsi.

Sementara Fraksi PDIP dengan juru bicara Ike Mayasari, SH.MM diantaranya mempertanyakan dana hibah yang ada di OPD agar berjalan sesuai dengan diterapkan yang berlaku.

Selain partai tersebut juga mengharapkan keseriusan semua pihak dalam mempormulasikan solusi kendala tersebut, terkhusus stage holder penyelenggara pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara, Drs H Gani Subit.MM diantaranya menyoroti anggaran pendidikan agar di tingkatkan selain dari dana hibah dan BOS sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Menurut dia, di tengah situasi Pandemi Covid-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Sumsel, Fraksi Demokrat berpendapat seharusnya Pemprov Sumsel mengedepankan kegiatan yang benar – benar prioritas dan menyentuh langsung ke warga.

Itu dapat dilakukan dengan cara menambah anggaran di semua OPD Komisi II Bidang Perekonomian, bukan malah dikurangi di setop OPD.

Memang Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel yang telah kembali
menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan melakukan tambahan perekrutan petugas pendamping penyuluh di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Fraksi PKB Oktavianfiansyah,
minta kepada Pemprov untuk memaksimalkan bantuan terutama yang melalui Kesbangpol.

Hal ini karena bantuan hibah dari Kesbangpol Pemprov Sumsel belum banyak yang terealisasi.

Dalam rapat paripurna itu fraksi – fraksi juga menyoroti kinerja OPD, dana hibah
alokasi anggaran bidang pendidikan, infrastruktur dan hal hal lain yang terkait kepentingan dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Pandemi.

Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem dengan juru bicara Sri Sutandi, Fraksi PKS oleh Ahmad Toha, Fraksi PAN Abusari dan Fraksi Hanura Perindo Syahrudin.ADV

LEAVE A REPLY