Beranda Hukum Pemkot Palembang Belum Terima Salinan Putusan Banding Pengadilan PTUN

Pemkot Palembang Belum Terima Salinan Putusan Banding Pengadilan PTUN

536
0
BERBAGI

Halosumsel

Bergulirnya pemberitaan mengenai SK Walikota yang dibatalkan mengenai IMB, Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Palembang Rahmad Fauzi mengaku, hingga saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan apapun terkait banding yang dilakukan oleh PT SBA (Sebangun Bumi Andalas).

“Kami belum mengetahui hasil putusan banding di PT TUN Medan atas kasus tersebut,” ungkapnya, saat dihubungi melalui handphone pribadinya.

Mengenai kepastian informasi itu, benar bahwa Pemkot Palembang kalah di tingkat banding. Tentu Pihaknya masih mempunyai upaya hukum lanjutan, yakni Kasasi.

“Kami masih bisa melakukan upaya hukum lanjutan yakni Kasasi. Yang pasti sampai hari ini, belum terima putusan tersebut,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT SBA, Mulyadi SH MH sangat memaklumi statement yang disampaikan Kabag Hukum Setda Palembang terkait rencana Kasasi tersebut. Itu timbul dari ketidakpahaman dan ketidakpatuhan hukum yang bersangkutan atas Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

“Perlu diketahui perkara banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 sebagaimana dimaksud diatas, tidak memenuhi syarat Formil sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi dan hanya dibatasi sampai tingkat banding saja,” papar Mulyadi saat diwawancarai awak media, Jum’at (22/6).

Dalam upaya hukum Banding terhadap Perkara aquo, merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh, mengingat keberlakuan objek gugatan dalam perkara Aquo hanya berlaku diwilayah daerah Palembang, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“(1)Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya,
(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas,
a. putusan tentang praperadilan,
b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda,
c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,” urainya.

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) jo (2) huruf (c) sebagaimana dimaksud diatas juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2008 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan dalil pemohon yang menyatakan pemberlakuan pasal itu telah menimbulkan perlakuan diskriminatif adalah tidak tepat, pembatasan kasasi dalam perkara TUN tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, pembatasan perkara TUN yang hanya sampai tingkat banding tidak melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat keadilan. (agustin selfy)

LEAVE A REPLY