Beranda Gayahidup Komisi III Minta Pengamanan Pilkada Serentak Diperketat

Komisi III Minta Pengamanan Pilkada Serentak Diperketat

483
0
BERBAGI

Halosumsel.com – Mengantisipasi terjadinya potensi konflik horizontal selama pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak 2015 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat membahas pengamanan pilkada. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh aparat dan instansi penegakan hukum di Sumsel yang digelar di ruang auditorium Bina Praja, Senin (27/7) kemarin.

Komisi III DPR RI dan mitra terkait seperti Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel juga membahas mengenai anggaran pengamanan
pilkada. Ketua Tim Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan rapat gabungan dengar pendapat diperlukan untuk
memastikan pengamanan yang maksimal.
Terlebih banyak daerah yang tidak dapat
menyediakan anggaran pengamanan.

“Konflik horizontal yang dikhawatirkan banyak pihak terjadi saat pilkada, namun diharapkan hal itu tidak akan terjadi. Tentu saja ini perlu adanya dukungan anggaran yang memadai,” katanya kemarin.

Dia mengatakan, Provinsi Sumsel termasuk daerah rawan konflik karena bakal menggelar pilkada di tujuh daerahnya.  Untuk itu, politikus fraksi partai Golkar itu menegaskan selama masa Pilkada aparat harus bertindak profesional dan segera bekerja mengamankan wilayah yang diperlukan pengamanan serius guna mengantisipasi terjadinya konfik ditengah masyarakat.

“Terlebih lagi,saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimasing-masing daerah sudah mulai membuka masa pendaftaran bagi calon kepala daerah yang menandakan aparat penegak hukum harus segera bekerja maksimal”,ucapnya.

Dia menambahkan, pihaknya pun sudah mendapat laporan dari Kepolisian daerah di Sumsel yang telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang melaksana Pilkada. Dari sisi keamanan, Aziz mengakui, pihaknya masih banyak menemukan  masalah-masalah akibat  anggaran dana keamanan yang belum terpehinya. Karenanya, pihaknya akan terus mendorong agar dana pengamanan pilkada dapat terealisasi penuh segera mungkin sebelum pelaksanaannya nanti.

“Secara undang-undang anggaran keamanan dari APBN, dan ini dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan aparat penegakan hukum selama mengamankan pilkada”,ungkapnya.

Aparat keamanan, kata dia, juga perlu menjaga netralitas. Dengan dukungan dana maksimal, turut membantu penegak hukum menjalankan tugasnya.Tidak hanya pengamanan oleh penegak hukum, lanjut dia, kesadaran bahwa pilkada serentak perlu dijaga harus datang dari elemen masyarakat. Dengan terjaganya kualitas pilkada, Aziz meyakini pesta demokrasi tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang baik.

“Kita harapkan dan yakin pilkada berlangsung aman, dan menghasilkan
pemimpin berkualitas yang dikehendaki rakyat,” imbuhnya.

Sementara Kapolda Sumsel, Iza Fadri menegaskan pihaknya bersama Polres diseluruh daerah yang melaksanakan pilkada siap bekerja keras mengamankan jalannnya Pilkada serentak. Menurut Iza, konfik
Jangan sampai memengaruhi jadwal pelaksanaan pilkada serentak di Sumsel karena jika pilkada ditunda yang paling
dirugikan adalah masyarakat.

” Kepolisan akan bekerja maksimal dan segera menginvetarisir bila terjadi potensi-potensi konflik didaerah Pilkada, sejauh ini pengamanan masih cukup terfokus pada daerah otonomi baru seperti Muratara dan Pali”,ungkapnya.

Meski sejauh ini, Kepolisian daerah dimasing-masing daerah melaksanakan Pilkada telah melakukan tindakan pengamanan, namun
Iza menuturkan kepolisian belum dapat bekerja maksimal karena minimnya anggaran.

Pengajuan anggaran dari tujuh kabupaten
yang melaksanakan Pilkada sebelumnya sudah diajukan namun rata-rata  baru terpenuhi 75 persen, sementara  Musirawas baru 40 persen. Karena itu, dia juga memerintahkan agar anggaran keamanan pilkada itu pengalokasiannya lebih transparan, efektif dan efesien.

“Meskipun dana belum maksimal saya mengimbau kepada kapolres agar tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengamanan, anggaran yang masih minim itu baiknnya dioptimalkan atau bisa disubtitusikan dengan anggaran pegawai honor dan lain sebagainya”,pungkasnya. (sofuan)

LEAVE A REPLY