Beranda Banyuasin Jembatan Ambruk, Komisi III Salahkan Dishub Banyuasin

Jembatan Ambruk, Komisi III Salahkan Dishub Banyuasin

403
0
BERBAGI
Halosumsel.com-
\Ambruknya jembatan di Jalur 20 Kecamatan Muara Padang, Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin langsung salahkan pihak Dinas Perhubungan, pasalnya sangat minim rambu dikawasan perairan Kabupaten Banyuasin. Dampak minimnya rambu tersebut membuat diperairan Banyuasin menjadi marak kapal berukuran besar seperti ponton yang melintas sehingga menyebabkan ambruknya jembatan penghubung di Jalur 20 Kecamatan Muara Padang.

Anggota Komisi III DPRD Banyuasin Emi Sumitra kepada wartawan (16/3) menyebutkan, harus ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Banyuasin untuk melarang kapal-kapal besar melintasi sungai dikawasan jalur.

“Itu rambunya tidak ada mas, Kapal-kapal besar lewat terus di sana. Lihat saja itu contohnya sampai jembatan dijalur 20 ambruk, oadahak jembatan fital yang menghubungkan desa Purwodadi dengan Desa Daya Makmur dalam Kecamatan Muara Padang. Nah ini jadi pelajaran bagi Dishub menurut saya, bagaimana untuk mencegah kapal ponton melintas di sungai jalur,” kata Emi.

Jangan sampai, kapal ponton seperti pengangkut tanah, kayu bisa melintas secara bebas lagi di sungai jalur agar tidak ada lagi jembatan yang ambruk di Kabupaten Banyuasin. “Karena kapal ponton itu datangan dari kawasan Kabupaten Ogan Komering iIir (Oki). Mereka melintas di jalur perairan Banyuasin, bawa material sehingga dapat merusak fasilitas milik Banyuasin. Itu sangat kami sayangkan,” lanjut dia.

Selama ini, DPRD Banyuasin kerap menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas transportasi angkutan air dengan kapasitas mesin hingga 400 pk melintas di kawasn jalur.

“Sehingga ombak sungai jalur menjadi tinggi yang dapat merusak bangunan milik masyarakat. Nah, harapan kami di DPRD, agar Dishub beri sosialisasi ke serang speedboat ketika melintas sungai jalur untuk mengurangi kecepatan,” tegasnya.

Terkait ambruknya jembatan penghubung Desa Daya Makmur dengan Purwodadi, Emi meminta pihak kepolisian jangan hanya menangkap serang ponton. “Itu yang tanggungjawab pemilik ponton dan yang menyewa ponton. Dua pihak itu harus tanggungjawab memperbaiki jembatan,” imbuh Emi.

Emi juga berpesan kepada pemerintah, untuk menyiagakan alat penyeberangan sementara untuk masyarakat dua desa tersebut. “Terutama untuk mengangkut hasil pertanian, warga sangat butuh sarana pengganti jembatan yang ambruk yang lebih penting lagi bagi para pelajar,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dishubkominfo Banyuasin Supriadi SE Mstr mengaku tidak ada aturan besar ukuran kapal atau ponton yang melintas di kawasan perairan Banyuasin. “Aturan seperti itu tidak ada. Kapal jenis apa saja ya mereka berhak untuk lewat,” kata Supriadi.

Lagian, sejauh ini kata Supriadi jika pihaknya sudah melengkapi rambu-rambu di seluruh sungai di Banyuasin. “Ada kok, sudah lama kami pasang. Mungkin yang dibutuhkan kesadaran dari “Serang” juga, dan kemampuan mereka membawa kapal dalam kondisi sungai yang surut dan arus deras,” jelasnya.

Pemerintah juga, meminta pemilik kapal untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki jembatan yang ambruk tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan kepolisian di sana, dan mereka (pemilik ponton) bersedia untuk memperbaiki,” ujarnya. (walbro)

LEAVE A REPLY