Beranda Hukum Gugatan Ditolak KAPL Ajukan Banding

Gugatan Ditolak KAPL Ajukan Banding

72
0
BERBAGI

PALEMBANG, HALOSUMSEL.- Pasca penyampaian putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Sumatera Selatan terkiat izin lingkungan pembangunan Kantor Gebernur pada Kawasan Baru Terpadu Keramasan Palembang sepertinya akan memasuki babak baru.

Lantaran Tim Kuasa Hukum Komite Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL) secara resmi melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada Jumat (20/08/21).

Menurut Kuasa Hukum KAPL, Turiman, SH di dampingi Yuliusman, SH bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum untuk banding ke PTUN Medan terkait dengan putusan itu.

“Kami juga tetap menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/ G/LH/ 2021/PTUN.PLG tertanggal 13 Agustus 2021 tentang Gugatan Pembatalan Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 503/ IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Kantor Gubernur pada Kawasan Baru Terpadu Keramasan Palembang yang diajukan oleh Andreas Okdi Priantoro, Ismail dan Perkumpulan Sumsel Budget Center (SBC) yang tergabung dalam KPAL,”ungkap Tim Kuasa Hukum KAPL dalam pers rilisnya.

Turiman menyampaikan langkah banding ini di dasari hasil putusan No. 25/G/LH/2021/PTUN.PLG memutuskan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat diterima dan memutuskan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

“Dalam pertimbangan hukum Putusan No. 25/G/LH/2021/PTUN.PLG halaman 98 s/d halaman 101, pada pokoknya menyatakan penggugat I dan penggugat II selaku indvidu masyarakat kota Palembang tidak mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak berada di dekat wilayah tanah objek sengketa dan tidak bisa membuktikan adanya kerugian yang dialami sedangkan penggugat III selaku organisasi tidak mempunyai legal standing karena dalam anggaran dasarnya tidak ditemukan tujuan untuk membela kepentingan lingkungan dan tidak adanya aktivitas Penggugat III selama 2 tahun secara berkesinambugan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam putusan No. 25/G/LH/2021/PTUN.PLG memutuskan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat diterima dan memutuskan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,”jelasnya.

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 25/G/LH/2021/PTUN.PLG, tanggal 13 Agustus 2021, Andreas Okdi Priantoro, Ismail dan Sumsel Budget Center (SBC) selaku para penggugat sekaligus anggota Komite Aksi Penyelamat Lingkungan, pada tanggal 20 Agustus 2021, secara resmi telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang diwakili kuasanya Turiman, SH dan Yuliusman, SH.

“Upaya hukum banding yang dilakukan oleh Andreas Okdi Priantoro, Ismail dan Sumsel Budget Center (SBC) selain dengan tetap menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 25/ G/LH/ 2021/ PTUN.PLG, juga didasarkan pada pandangan, pendirian dan sikap antara lain: Pertama, Komitmen untuk terus berpartisipasi mendorong pemerintah daerah mewujudkan tata kelola dan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup;

Kedua, secara sederhana terlihat, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, utamanya mengenai kepentingan dan legal standing Para Penggugat sangatlah sumir, tidak cermat, tidak teliti serta tidak mempedomani prinsip-prinsip Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Bab II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Perberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup maupun preseden putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan izin lingkungan yang telah ada sebelumnya”tutup Yuliusman, SH.

Sementara di tempat terpisah Andreas OP selaku koordinator KAPL menyatakan kami tetap menghormati keputusan majelis hakim, namun sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pemerintah agar terbentuknya tata kelola pembangunan yang berbasis lingkungan hidup di duga kurang tepat, makanya kami ajukan banding.

“Atas dugaan tersebut, maka kami menunjuk dan menguasakan kasus ini kepada tim kuasa hukum KAPL untuk menempuh upaya hukum dengan cara banding ke PTUN Medan, semoga saja segala tuntutan kami dapat diterima nantinya,”pungkasnya (DN/RZP)

LEAVE A REPLY