Beranda Hukum Cacat Hukum, SK Walikota Palembang Dibatalkan PTUN

Cacat Hukum, SK Walikota Palembang Dibatalkan PTUN

762
0
BERBAGI

Halosumsel

Sehubungan dengan putusan banding atas perkara nomor 70/B/2018/ PTUN-MDN atas permohonan banding tanggal 12 February 2018 dengan akta permohonan banding perkara nomor 58/G/2017/PTUN-PLG, dengan objek sengketa surat keputusan izin Walikota Palembang nomor : 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016, tentang izin mendirikan bangunan non rumah tinggal di Jalan Letkol Iskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I (IT I) Palembang, atas nama Gunawati Pandarmi O dengan PT Sebangun Bumi Andalas (SAB) sebagai penggugat melawan Walikota Palembang sebagai penggugat, melawan Walikota Palembang sebagai tergugat dan PT Indo Citra Mulia sebagai intervensi.

Kuasa hukum PT SBA, Mulyadi SH menerangkan, permohonan banding atas perkara nomor : 58/G/2017/PTUN-PLG yang telah dimohonkan oleh pembanding (PT SBA) pada tanggal 12 Februari 2018 dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan nomor perkara 70/B/2018/PT.TUN-MDN, telah diputus oleh majelis hakim PT.TUN Medan, pada 16 Mei 2018 dengan isi putusan menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengket berupa surat keputusan Izin Walikota Palembang nomor 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 tentang izin mendirikan bangunan non rumah tinggal menolak eksepsi tergugat/terbanding.

“Mengabulkan gugatan penggugat. Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan izin Walikota Palembang nomor : 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tentang izin mendirikan bangunan non rumah tinggal tanggal 24 November 2016. Mencabut surat izin Walikota Palembang dan menghukum tergugat dan tergugat II untuk membayar perkara,” terang Mulyadi, Kamis (21/6).

“Tentunya kita sangat berharap agar SK Walikota Palembang untuk mencabut dan secepatnya untuk membongkar gedung bangunan hotel Ibis, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2017 pasal 114 ayat (2), karena itu jelas cacat hukum,” timpal Mulyadi SH kepada awak media.

Lanjut Mulyadi,dalam pasal tersebut menyebutkan bangunan gedung yang dapat dibongkar meliputi antara lain bngunan gedung yang tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi, bangunan gedung yang pemanfaatnya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkunganya. Serta bangunan gedung yang tidak memiliki IMB atau bangunan gedung pemiliknya menginginkan tampilan baru.

“Maka selaku kuasa hukum penggugat/pembanding meminta kepada Pemerintah Kota Palembang agar melaksankan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Selain itu, untuk menegakan peraturan daerah No 1 Tahun 2017, dalam hal melakukan pembongkaran kepada bangunan yang tidak memiliki IMB, termasuk bangunan gedung milik intervensi yang saat ini dalam proses pembangunan,”tegas Mulyadi.(agustin selfy)

LEAVE A REPLY